Anggota Komisi I Bidang Pertahanan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Lily Wahid menyebut bahwa PT Freeport Indonesia menggelontorkan dana sekitar U$14 juta kepada polisi dan TNI. Freeport menilai isu itu bukanlah hal baru. Dalam situs resmi Freeport Indonesia tidak disebutkan biaya yang digelontorkan untuk TNI dan Polri. Tetapi, Freeport membenarkan bahwa memang ada aparat pemerintah yang menjaga lokasi. Karena memang tambang Freeport merupakan salah satu objek vital nasional. Pada 2008, total biaya departemen satuan pengamanan internal kami mencapai US$22,7 juta (US$ 22,5 juta bersih untuk PTFI). Jumlah personel pasukan keamanan pemerintah yang bertugas di wilayah itu dan menerima dukungan dari perusahaan saat ini mencapai sekitar 1.860 orang, termasuk antara lain Satuan Polisi Air dan Udara di pelabuhan, satuan angkatan udara di bandara udara, pasukan anti-huru-hara untuk penanganan gangguan sipil, maupun pengamanan garis batas dan lokasi pada tambang dan pabrik pengolahan.
